Kepemimpinan Kapitalis: Jalan Trans Kieraha dan Oligarki Pembangunan

Oleh: A. Malik Ibrahim (Majelis Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara)

Setiap pemimpin membawa watak, visi, dan gaya kepemimpinan yang khas. Namun, ketika gaya kepemimpinan itu berwatak kapitalis, maka arah pembangunan pun cenderung menyimpang dari semangat keadilan sosial. Di sinilah kita perlu bersikap kritis terhadap arah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah, termasuk Gubernur Maluku Utara saat ini, Sherly Tjoanda.

Gaya kepemimpinan bukan sekadar soal karakter personal, tetapi juga mencerminkan ideologi dan kepentingan yang dibawanya. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan kapitalis adalah gaya yang menjadikan pembangunan sebagai instrumen akumulasi modal, bukan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Ia pragmatis, elitis, dan berorientasi pada hasil jangka pendek yang menguntungkan segelintir pihak, terutama pemilik modal.

*Kapitalisme dalam Kepemimpinan: Antara Janji Politik dan Realitas Oligarki*

Political will adalah janji politik yang seharusnya menjadi kompas moral dan arah kebijakan seorang pemimpin. Namun, ketika political will itu dibajak oleh kepentingan kapital, maka yang terjadi adalah distorsi kebijakan. Janji-janji pembangunan yang semula ditujukan untuk rakyat, berubah menjadi proyek-proyek yang menguntungkan korporasi.

Watak kapitalis dalam kepemimpinan daerah menjelma dalam bentuk kebijakan yang top-down, tertutup, dan minim partisipasi publik. Keputusan diambil bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, rakyat hanya menjadi penonton, bahkan korban dari pembangunan yang tidak mereka minta.

*Trans Kie Raha: Infrastruktur Ekstraktif yang Dibungkus Retorika Pembangunan*

Pembangunan jalan Trans Kie Raha, khususnya jalur Subaim–Ekor–Kobe, adalah contoh nyata dari gaya kepemimpinan kapitalis yang sedang berlangsung di Maluku Utara. Jalan ini dibangun dengan dalih konektivitas dan pemerataan pembangunan, namun jika ditelusuri lebih dalam, proyek ini lebih menyerupai “infrastructure of extraction” — infrastruktur yang dibangun untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam oleh korporasi tambang.

Jalan ini bukanlah jalan rakyat, melainkan jalan industri. Ia menghubungkan titik-titik strategis pertambangan, bukan desa-desa yang terisolasi. Ia memperlancar distribusi logistik korporasi, bukan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan jalan Trans Kie Raha adalah bentuk nyata dari kebijakan yang lebih mengutamakan *maximum utility* bagi segelintir elite ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh teori utilitarianisme John Stuart Mill.

*Rakyat dalam Bayang-Bayang Retorika*

Gaya kepemimpinan kapitalis seringkali lihai membungkus kepentingan korporasi dengan narasi pembangunan. Rakyat digiring untuk percaya bahwa infrastruktur yang dibangun adalah untuk mereka, padahal sejatinya mereka hanya menjadi pelengkap penderita dalam skenario besar akumulasi modal. Jalan Trans Kie Raha dijual sebagai simbol kemajuan, padahal ia adalah koridor industri yang mengukuhkan dominasi oligarki tambang di Halmahera.

Kita tidak anti pembangunan. Kita tidak menolak infrastruktur. Tapi kita menolak pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Kita menolak infrastruktur yang dibangun untuk memperkuat cengkeraman korporasi atas tanah dan sumber daya kita. Kita menolak gaya kepemimpinan yang menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi bagi kepentingan kapital.

*Saatnya Mengoreksi Arah Pembangunan*

Maluku Utara membutuhkan pemimpin yang visioner, bukan yang transaksional. Kita butuh pemimpin yang membangun dari bawah, bukan dari ruang rapat para pemilik modal. Kita butuh gaya kepemimpinan yang partisipatif, bukan yang otoriter dan elitis. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan, bukan pembangunan yang memperdalam ketimpangan.

Gubernur Sherly Tjoanda harus menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa jalan Trans Kie Raha dibangun? Untuk rakyat atau untuk korporasi? Jika jawabannya adalah untuk rakyat, maka libatkan rakyat dalam setiap prosesnya. Jika jawabannya adalah untuk korporasi, maka berhentilah menjual retorika pembangunan.

Kita tidak bisa membiarkan gaya kepemimpinan kapitalis terus menggerogoti semangat demokrasi dan keadilan sosial. Maluku Utara bukan ladang eksploitasi, tapi rumah bersama yang harus dibangun dengan cinta, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat.

Untuk siapa hasil tambang yang selama ini disedot dari perut bumi Halmahera dan pulau lainnya?
Saatnya, kita berhenti mengecoh rakyat atas nama pembangunan.

*A. Malik Ibrahim : Majelis Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara*