Breaking News
light_mode

Hukum

BPK Dorong Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi, Pemprov Malut Targetkan Capaian 75 Persen

BPK Dorong Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi, Pemprov Malut Targetkan Capaian 75 Persen

  • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
  • 0Komentar

TERNATE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendorong seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah se-Provinsi Maluku […]

Hari Bhayangkara ke-80 Momentum Perkuat Sinergi Keamanan dan Pembangunan di Maluku Utara

Hari Bhayangkara ke-80 Momentum Perkuat Sinergi Keamanan dan Pembangunan di Maluku Utara

  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • 0Komentar

Sofifi – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Maluku Utara menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Momentum tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara yang berlangsung di Lapangan Mako Polda Maluku Utara, Sofifi, Rabu (1/7/2026). Upacara dipimpin langsung oleh […]

Pemprov dan MA RI Perkuat Sinergi Hadirkan Layanan Peradilan di Maluku Utara

Pemprov dan MA RI Perkuat Sinergi Hadirkan Layanan Peradilan di Maluku Utara

  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • 0Komentar

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan peradilan bagi masyarakat melalui rencana pembangunan sejumlah gedung pengadilan di Provinsi Maluku Utara. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara […]

Pemprov Malut, LKPP, dan Kejati Perkuat Sinergi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pemprov Malut, LKPP, dan Kejati Perkuat Sinergi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • 0Komentar

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) yang transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang digelar di Ballroom Bela Hotel, […]

Sehari, KPK Lakukan OTT di Dua Tempat, Madiun dan Pati

Sehari, KPK Lakukan OTT di Dua Tempat, Madiun dan Pati

  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • 0Komentar

OpiniMalut– Dalam sehari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di dua tempat berbeda, yakni di Kota Madiun dan Kabupaten Pati. Dihimpun dari Detikcom, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Ada 15 orang yang diamankan. Jubir KPK Budi Prasetiyo membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, hari ini Senin (19/1), […]

Lagi, KPK Tangkap Kepala Daerah, Kali ini Walikota Madiun

Lagi, KPK Tangkap Kepala Daerah, Kali ini Walikota Madiun

  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • 0Komentar

OpiniMalut– KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Ada 15 orang yang diamankan. Dihimpun dari Detikcom, Jubir KPK Budi Prasetiyo membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, […]

MK Putuskan Karya Jurnalistik Tidak Bisa Langsung Dituntut Pidana atau Perdata

MK Putuskan Karya Jurnalistik Tidak Bisa Langsung Dituntut Pidana atau Perdata

  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • 0Komentar

Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan produk jurnalistik wartawan tidak bisa langsung dituntut pidana hingga digugat perdata. MK menyatakan penyelesaian sengketa pers harus melalui proses di Dewan Pers terlebih dahulu. Dinukil dari DetikNews, putusan itu merujuk pada uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Pemohon mempersoalkan Pasal 8 […]

expand_less