Bulog Bangun Infrastruktur Pascapanen di Sembilan Kabupaten Maluku dan Maluku Utara

Opinimalut – Perum Bulog berencana membangun infrastruktur pascapanen di sembilan kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengatakan penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan bagian dari tugas Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan, serta menstabilkan harga.

“Penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog. Peran ini mencakup menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan memastikan stabilitas harga,” ujarnya di Ambon, Rabu, saat penandatanganan dokumen tanah hibah.

Pembangunan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun 100 unit infrastruktur pascapanen secara nasional di daerah produsen padi dan jagung. Fasilitas yang direncanakan meliputi pengering jagung dan padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras.

Sudarsono menjelaskan, sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara merupakan daerah nonprodusen pangan. Meski demikian, beberapa wilayah seperti Halmahera Timur memiliki potensi produksi yang cukup besar.

Kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri karena biaya distribusi relatif tinggi. Beberapa daerah bahkan harus mendatangkan beras dari Ambon atau luar provinsi, seperti Maluku Barat Daya yang terkadang mengambil pasokan hingga dari Alor.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah sejak 2025 menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Bulog berupaya menyerap gabah petani saat panen raya agar harga tidak jatuh, sekaligus menjaga harga di daerah nonprodusen melalui program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah dan bantuan pangan.

Saat ini cadangan beras nasional tercatat cukup besar, yakni lebih dari 3,2 juta ton.

Terkait rencana pembangunan pada 2026, Bulog mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Maluku dan Maluku Utara untuk segera menyelesaikan proses hibah lahan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

Pasca Idul Fitri, Bulog juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran, jumlah penduduk, serta potensi produksi daerah.

Selain pembangunan gudang, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi komoditas melalui pengembangan fasilitas pengolahan jagung menjadi pakan ternak serta industri tepung beras dan tepung jagung untuk kebutuhan pangan.

Program percepatan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada periode 2026 hingga 2027 dengan dukungan pemerintah daerah agar proses hibah lahan dan administrasi dapat segera diselesaikan.