Salah Hitung atau Salah Memahami? Membaca “10+6=17” dalam Perspektif Komunikasi Politik

Catatan Redaksi Opini Malut

Beberapa waktu lalu, media sosial pernah diramaikan oleh satu potongan pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Yang menjadi perbincangan bukanlah kebijakan ekonomi atau arah pembangunan yang disampaikannya, melainkan satu kalimat yang kemudian viral dan memancing beragam reaksi publik.

Di hadapan peserta, Presiden mengatakan,

“Hari ini tanggal 10, bulan 6, tahun 2026. Jadi sepuluh tambah enam itu kan tujuh belas. Iya kan… satu sama tujuh delapan.”

Potongan video berdurasi singkat itu menyebar luas di berbagai platform media sosial. Saat itu, tidak sedikit warganet menjadikannya bahan candaan. Sebagian mempertanyakan bagaimana mungkin seorang Presiden keliru menjumlahkan angka 10 dan 6. Bagi mereka, matematika dasar tidak mengenal ruang tafsir. Sepuluh ditambah enam tetaplah enam belas.

Namun, setelah perdebatan itu berlalu, menarik untuk membaca kembali peristiwa tersebut dari sudut pandang yang lebih tenang. Benarkah persoalannya hanya tentang salah menghitung? Ataukah publik sesungguhnya sedang berhadapan dengan persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana sebuah pesan politik dipahami setelah terlepas dari konteksnya?

Dalam komunikasi politik, sebuah pesan hampir tidak pernah berdiri sendiri. Maknanya lahir dari konteks, situasi, audiens, serta rangkaian kalimat yang mengitarinya. Ketika sebuah pidato berdurasi puluhan menit dipotong menjadi video belasan detik, makna yang diterima publik bisa berubah secara signifikan.

Di sinilah menariknya membaca kembali peristiwa tersebut.

Jika seseorang hanya menyaksikan bagian ketika Presiden mengatakan, “sepuluh tambah enam itu kan tujuh belas,” maka kesimpulannya memang sederhana: Presiden keliru berhitung.

Namun jika keseluruhan alur pidato diperhatikan, terdapat konteks yang sering kali luput dari perhatian. Sebelum mengucapkan kalimat itu, Presiden terlebih dahulu menyebutkan, “Hari ini tanggal 10, bulan 6, tahun 2026.” Setelah menyebut angka 17, ia segera melanjutkan dengan kalimat, “Satu sama tujuh delapan.”

Urutan penyampaian ini menunjukkan bahwa perhatian Presiden tampaknya tidak berhenti pada angka 10 dan 6 semata. Ada upaya membawa audiens menuju pembicaraan mengenai angka delapan, yang kemudian disebutnya sebagai angka favorit dalam konteks acara tersebut.

Apakah Presiden sedang menggunakan simbol tertentu? Apakah beliau sedang memainkan asosiasi angka? Atau justru spontan berbicara sehingga kalimatnya terdengar membingungkan?

Hingga hari ini tidak ada penjelasan resmi yang secara spesifik menerangkan maksud dari rangkaian kalimat tersebut. Karena itu, akan terlalu jauh jika kita memastikan bahwa Presiden sedang menggunakan pendekatan tertentu, termasuk numerologi. Semua itu masih berada pada wilayah interpretasi.

Namun justru karena tidak ada penjelasan itulah, ruang publik kemudian dipenuhi berbagai tafsir.

Sebagian orang melihatnya sebagai kesalahan berhitung yang sederhana.

Sebagian lainnya meyakini Presiden sebenarnya sedang menyampaikan simbol yang tidak seluruhnya tertangkap oleh potongan video yang beredar.

Terlepas dari mana tafsir yang benar, fenomena ini memperlihatkan bagaimana komunikasi politik bekerja.

Dalam kajian ilmu komunikasi terdapat konsep yang dikenal sebagai polysemy, yaitu keadaan ketika satu pesan membuka kemungkinan lahirnya lebih dari satu makna. Makna akhir tidak sepenuhnya ditentukan oleh pembicara, tetapi juga oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, bahkan preferensi politik audiens yang menerimanya.

Karena itu, sangat mungkin dua orang mendengar kalimat yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang.

Fenomena seperti ini semakin lazim terjadi pada era media sosial.

Platform digital bekerja berdasarkan perhatian. Algoritma lebih menyukai potongan video yang mengundang tawa, kemarahan, atau perdebatan dibandingkan penjelasan yang panjang dan utuh. Akibatnya, publik sering kali bereaksi terhadap cuplikan, bukan terhadap keseluruhan pesan.

Dalam studi komunikasi digital, keadaan semacam ini dikenal sebagai context collapse. Sebuah pesan yang awalnya disampaikan kepada audiens tertentu, dalam situasi tertentu, kemudian dikonsumsi oleh jutaan orang yang tidak mengalami konteks yang sama. Ketika konteks hilang, makna pun mudah bergeser.

Fenomena “10 tambah 6 sama dengan 17” tampaknya bergerak dalam ruang seperti itu.

Yang menjadi viral bukan keseluruhan pidato Presiden mengenai ekonomi, kewirausahaan, atau peran HIPMI dalam pembangunan nasional. Yang justru menjadi perhatian publik adalah satu potongan kalimat yang terlepas dari keseluruhan narasi.

Di sinilah konsep framing bekerja.

Framing bukan berarti mengubah fakta, melainkan menentukan bagian mana dari fakta yang lebih ditonjolkan. Ketika satu potongan kalimat terus diputar dan dibagikan, perhatian publik pun bergeser. Substansi pidato nyaris tidak lagi menjadi bahan diskusi. Yang diperdebatkan hanyalah apakah Presiden salah menghitung.

Padahal, dalam komunikasi politik, substansi sering kali jauh lebih penting daripada sensasi.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya confirmation bias, yakni kecenderungan seseorang menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sejak awal.

Mereka yang memang kritis terhadap Presiden lebih mudah melihat video tersebut sebagai bukti bahwa Presiden melakukan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi.

Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi kepada Presiden cenderung mencari konteks atau penjelasan lain yang menurut mereka lebih masuk akal.

Menariknya, kedua kelompok itu menonton video yang sama.

Yang berbeda bukan fakta yang mereka lihat, melainkan cara mereka memaknainya.

Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa komunikasi politik menuntut tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin.

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula konsekuensi dari setiap kata yang diucapkannya. Seorang Presiden tidak hanya berbicara kepada hadirin yang berada di dalam ruangan, tetapi kepada jutaan warga negara yang mungkin hanya menyaksikan potongan videonya melalui media sosial.

Karena itu, gaya komunikasi yang spontan memang dapat menciptakan kedekatan dengan audiens. Humor, analogi, permainan kata, atau simbol sering kali membuat pidato terasa lebih hidup. Namun spontanitas juga membawa risiko. Kalimat yang dimaksudkan untuk membangun suasana dapat dipahami secara berbeda ketika dipisahkan dari konteksnya.

Dalam komunikasi politik modern, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu berbicara dengan baik, tetapi juga mampu mengantisipasi bagaimana setiap potongan ucapannya akan beredar dan ditafsirkan di ruang digital.

Barangkali di situlah letak pelajaran yang paling menarik dari peristiwa ini.

Perdebatan mengenai “10 tambah 6 sama dengan 17” sesungguhnya bukan semata-mata tentang benar atau salah dalam berhitung. Perdebatan itu memperlihatkan bagaimana sebuah pesan dapat berubah makna ketika dipotong dari konteksnya, bagaimana algoritma media sosial membentuk perhatian publik, dan bagaimana pengalaman politik setiap orang memengaruhi cara mereka memahami satu kalimat yang sama.

Boleh jadi sebagian orang akan tetap meyakini bahwa Presiden memang keliru berhitung.

Boleh jadi sebagian lainnya tetap percaya bahwa terdapat konteks yang tidak ikut terbawa dalam potongan video yang viral.

Tanpa penjelasan langsung dari Presiden mengenai maksud sebenarnya, kedua tafsir tersebut kemungkinan akan terus hidup berdampingan.

Namun justru di situlah pelajaran terbesarnya.

Di era komunikasi digital, yang membentuk opini publik sering kali bukan keseluruhan pidato, melainkan potongan beberapa detik yang paling mudah memancing reaksi. Konteks dapat kalah oleh cuplikan, substansi dapat tertutup oleh sensasi, dan persepsi dapat terbentuk jauh lebih cepat daripada klarifikasi.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Presiden salah menghitung.

Pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah kita sudah cukup adil dalam memahami sebuah pesan sebelum menyimpulkan maknanya?

Sebab dalam politik modern, yang membentuk opini publik bukan hanya apa yang diucapkan seorang pemimpin, melainkan juga bagaimana media membingkainya, bagaimana algoritma menyebarkannya, dan bagaimana masyarakat memilih untuk memahaminya.