Menko Pangan Buka Seminar Nasional KDKMP di Maluku Utara, Perkuat Peran Desa sebagai Penggerak Ekonomi

TERNATE – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Zulkifli Hasan, secara resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Ternate, Rabu (5/8/2026).

Seminar nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Asosiasi Desa Seluruh Indonesia itu menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi pemerintah yang dirancang untuk memperkuat tata kelola distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat perekonomian desa.

Menurutnya, koperasi desa nantinya akan berperan dalam menyalurkan berbagai program pemerintah, seperti beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bagi lanjut usia, hingga layanan pembayaran listrik. Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi penyerap hasil pertanian masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja di desa.

“Kita harus mendorong agar ekonomi desa terus tumbuh sehingga desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan sekitar 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026, sedangkan koperasi lainnya akan beroperasi secara bertahap pada tahun 2027.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan juga menginstruksikan Perum Bulog untuk segera melaksanakan operasi pasar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia turut meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia menggelar pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meluruskan informasi yang beredar mengenai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut pemerintah melarang aktivitas warung masyarakat atau melarang berjualan dalam radius tertentu merupakan informasi yang tidak benar.

“Pemerintah sama sekali tidak memiliki kebijakan menutup warung masyarakat. Informasi tersebut merupakan hoaks dan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegas Yandri.

Seminar nasional ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kesamaan pemahaman dalam mendukung implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui forum tersebut diharapkan pelaksanaan program di daerah dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, unsur Forkopimda Maluku Utara, anggota DPR RI, pejabat kementerian/lembaga, bupati dan wali kota se-Maluku Utara, para rektor perguruan tinggi, pimpinan OPD, direksi BUMN, serta para ketua umum organisasi desa tingkat nasional.