Pemprov Malut Targetkan Kepastian Investor Masuk dalam 1-2 Bulan

Opinimalut –  Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah orientasi forum investasi dari sekadar promosi potensi daerah menjadi upaya mendorong realisasi investasi.

Melalui North Moluccas Investment Business Forum (NMIBF) 2026, Pemprov Malut menargetkan kepastian masuknya investor mulai terlihat dalam satu hingga dua bulan setelah forum digelar.

Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Materi NMIBF 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku Utara di Ternate, Kamis (3/9/2026).

“Dalam satu-dua bulan ke depan sudah ada kepastian investor masuk,” kata Sarbin dalam sambutannya.

Menurutnya, NMIBF 2026 tidak boleh berhenti sebagai forum pertemuan antara pemerintah dan calon investor. Forum tersebut harus mampu mempertemukan potensi ekonomi Maluku Utara dengan kebutuhan investasi yang konkret dan memiliki peluang untuk segera direalisasikan.

Sarbin mengungkapkan, Pemprov Maluku Utara saat ini tengah menjajaki peluang kerja sama dengan sejumlah calon investor asal Cina. Penjajakan tersebut difasilitasi Universitas Indonesia.

Ia menyebut Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan tidak harus selalu mengandalkan sektor pertambangan sebagai tujuan investasi.

Karena itu, pemerintah akan mendorong pengembangan investasi pada sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, peternakan hingga pertanian.

“Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Melalui NMIBF 2026 ini kita ingin menunjukkan bahwa kita siap menerima investasi,” ujarnya.

Sarbin menegaskan, investasi yang masuk ke Maluku Utara harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

Tidak hanya dari sisi besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan PAD melalui investasi” menjadi salah satu agenda yang ditekankan Sarbin dalam persiapan NMIBF 2026.

Selain mendorong investasi, Pemprov Maluku Utara juga mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan melalui pasar modal.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait mengenai kemungkinan pemanfaatan obligasi daerah.

Di sisi lain, Sarbin meminta pemerintah daerah memperkuat promosi produk-produk unggulan Maluku Utara. Menurutnya, promosi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas agar produk daerah mampu memenuhi kebutuhan dan bersaing di pasar.

“Kalau kualitasnya bagus, tanpa promosi besar pun pasti dicari pasar,” katanya.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menyiapkan NMIBF 2026.

Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dinilai penting untuk memastikan setiap peluang investasi memiliki dukungan dari sisi kebijakan, perizinan hingga infrastruktur.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, sejumlah pimpinan OPD, perbankan, perwakilan perusahaan, Ketua APINDO Maluku Utara, serta akademisi Universitas Khairun.

Sarbin berharap pembahasan NMIBF 2026 menghasilkan konsep forum yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin forum investasi hanya berakhir pada presentasi mengenai potensi daerah, tetapi harus menghasilkan komitmen hingga realisasi investasi.

“Harapannya konsep acara NMIBF 2026 ini dapat menarik investor dan berdampak pada peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.