Rakor Penyaluran KUR Regional Timur Dorong Penguatan Pembiayaan UMKM di Maluku Utara

TERNATE – Upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Indonesia Timur terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Regional Indonesia Timur yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Jumat (26/6/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran KUR antara pemerintah dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Malut sebagai langkah memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku usaha di daerah.

Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara Handi Susila. Kegiatan ini juga dihadiri lembaga penyalur dan penjamin KUR, OJK, BPKP, serta instansi terkait.

Dalam arahannya, Wakil Menteri UMKM menegaskan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pembiayaan usaha benar-benar menjangkau masyarakat sesuai arahan Presiden dalam mendukung pemerataan kesejahteraan.

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan KUR itu sampai kepada masyarakat dengan tepat sasaran, tepat alokasi, serta tepat jumlahnya,” ujar Helvi.

Ia mengajak seluruh lembaga penyalur KUR, baik bank-bank Himbara, perbankan nasional, swasta maupun BPD Maluku Malut, untuk memperkuat sinergi sehingga manfaat program KUR dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Kami akan melanjutkan progres ini sehingga tercapai kemanfaatan dari tujuan pemerintah dalam mengadakan program KUR ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR dengan Direksi PT BPD Maluku Malut. Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat peran bank daerah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya di Maluku Utara dan kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi kepada Kementerian UMKM atas penguatan kerja sama penyaluran KUR yang melibatkan BPD Maluku Malut. Menurutnya, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang mudah diakses agar mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Sarbin, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya nilai penyaluran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha.

“Kita berharap KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong transformasi ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepercayaan pemerintah kepada BPD Maluku Malut sebagai bagian dari lembaga penyalur KUR merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan pembiayaan hingga menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di daerah.

Wakil Gubernur berharap Rakor Penyaluran KUR Regional Indonesia Timur menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara maupun kawasan Indonesia Timur secara berkelanjutan. (msg)