Sekprov Dorong Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah untuk Perkuat Ekonomi Maluku Utara

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat arah pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan karakteristik kewilayahan sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara memiliki kondisi geografis kepulauan dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda di setiap wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 bertema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan” di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Ternate, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Sekprov menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam, tetapi harus disusun berdasarkan potensi unggulan, tantangan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif,” ujar Samsuddin.

Menurut Sekprov, Maluku Utara telah menunjukkan capaian yang baik pada sejumlah indikator makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun, serta tingkat ketimpangan relatif terkendali. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah menunjukkan capaian yang baik pada berbagai indikator pembangunan. Namun, yang masih perlu menjadi perhatian bersama adalah peningkatan IPM. Karena jika kualitas manusianya meningkat, maka indikator pembangunan lainnya akan ikut menguat,” tegasnya.

Sekprov juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka statistik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan analisis data yang komprehensif dan kondisi riil di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Samsuddin turut mendorong peningkatan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, konsistensi kualitas produk, perluasan pasar, serta penguatan kelembagaan melalui pola kemitraan maupun koperasi menjadi langkah penting agar UMKM Maluku Utara mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadhil Muhammad, mengatakan workshop ini merupakan bagian dari kolaborasi Bank Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membaca dan memanfaatkan indikator ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Ia menyampaikan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan I Tahun 2026 diprakirakan masih tumbuh kuat. Namun, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian bersama, terutama terhadap komoditas pangan strategis yang dipengaruhi oleh kondisi rantai pasok antarwilayah.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pembekalan mengenai perkembangan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, kajian fiskal regional, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai instrumen pendukung analisis data dan perencanaan pembangunan.

Workshop tersebut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Utara Suryanto Andili, Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari, jajaran Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Maluku Utara, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia berharap terbangun pemahaman yang sama dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis data dan potensi kewilayahan sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.