Pemprov Malut Perkuat Sinkronisasi Data Perumahan untuk Dukung Pembangunan Tepat Sasaran

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat upaya mewujudkan satu data perumahan dan kawasan permukiman yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Meeting Room Safirna Golden Hotel, Ternate, Selasa (7/7/2026).

Rakor yang diinisiasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara itu mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan data sektor perumahan sebagai landasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Keberhasilan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan kuantitas data yang kita miliki. Data merupakan fondasi utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemerataan pelayanan dasar hingga wilayah terluar. Karena itu, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang valid dan seragam.

“Pembangunan sektor perumahan tidak boleh berjalan berdasarkan asumsi. Seluruh pemerintah daerah perlu memiliki komitmen yang sama untuk membangun sistem data yang valid, terintegrasi, serta menghindari perbedaan data antarinstansi,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong agar pendataan tidak lagi dilakukan hanya ketika ada program tertentu, tetapi menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi, seperti digitalisasi data dan Sistem Informasi Geografis (SIG), dinilai penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan kemudahan akses informasi.

Melalui forum tersebut, Pemprov Maluku Utara menargetkan terbangunnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan data perumahan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, serta instansi terkait. Sinkronisasi data diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang lebih efektif, menghindari tumpang tindih kebijakan, sekaligus memastikan bantuan dan pembangunan perumahan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Ketua Panitia, Fadly Gamawan, mengatakan rakor ini menjadi wadah untuk menyelaraskan data sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perumahan.

“Melalui kegiatan ini kami berharap terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan satu data perumahan yang valid sehingga perencanaan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan sinergis dan tepat sasaran,” katanya.

Selain menyamakan persepsi, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai kendala pendataan di lapangan serta menyusun rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama.

Rakor dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, kepala dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota se-Maluku Utara, serta para pemangku kepentingan terkait.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap sistem data perumahan yang terintegrasi dapat menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih objektif, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di seluruh wilayah Maluku Utara.