Dukung Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi, Sekprov Buka Workshop Neraca Pangan Maluku Utara

TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah melalui penyusunan data pangan yang akurat dan terintegrasi. Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, di Kie Raha Room, Muara Hotel Ternate, Selasa (28/7/2026).

Workshop yang diselenggarakan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu diikuti oleh perwakilan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, serta OPD kabupaten/kota yang membidangi urusan pangan dan perekonomian.

Dalam sambutannya, Sekprov menegaskan bahwa ketersediaan data pangan yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dan mewujudkan ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

Menurutnya, karakteristik geografis Maluku Utara menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari tingginya biaya distribusi, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Karena itu, penyusunan neraca pangan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi pasokan, mengetahui potensi surplus maupun defisit, serta menentukan langkah intervensi yang tepat.

“Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis tersendiri. Oleh sebab itu, neraca pangan bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memetakan ketersediaan pangan dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Sekprov.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang selama ini berpotensi memicu gejolak harga ketika distribusi terganggu.

Untuk itu, Sekprov mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat kembali mengembangkan budidaya tanaman pangan, termasuk melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga dan desa.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menyampaikan bahwa penguatan basis data pangan menjadi salah satu kunci dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile food).

Menurutnya, data pasokan yang akurat dan tervalidasi akan memudahkan pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif melalui kerangka pengendalian inflasi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Kita membutuhkan basis data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan diperbarui secara berkala agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih tepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil workshop diharapkan menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan neraca pangan daerah yang terintegrasi dengan kalender tanam dan pelaksanaan berbagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Workshop mengangkat tema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Pangan di Provinsi Maluku Utara” dan menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, serta perangkat daerah terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Badan Pangan Nasional Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, BPS, Bulog, dan pemerintah kabupaten/kota, diharapkan penyusunan neraca pangan daerah dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih akurat dalam menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Maluku Utara.