Ketika Efisiensi Bertemu Krisis Fiskal Daerah

Enam Bulan Setelah Efisiensi Anggaran, Daerah Mulai Menghadapi Dilema Besar

*Catatan Redaksi OpiniMalut

Demonstrasi ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7/2026), mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun, peristiwa itu sesungguhnya menandai babak baru dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selama enam bulan terakhir, publik mengenal kebijakan efisiensi anggaran sebagai pengurangan perjalanan dinas, pembatasan rapat di hotel, hingga penundaan berbagai kegiatan seremonial. Banyak yang mengira dampaknya berhenti sampai di situ.

Faktanya, tidak.

Kini dampak efisiensi mulai menyentuh aspek yang paling mendasar: kepastian kerja aparatur pemerintah dan keberlangsungan pelayanan publik.

Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh kekhawatiran para PPPK Paruh Waktu akan kemungkinan dirumahkan akibat tekanan fiskal daerah. Di hadapan para demonstran, Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan merumahkan PPPK. Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan opsi pengurangan tunjangan sebesar 30 persen agar seluruh pegawai tetap dapat dipertahankan. Pernyataan itu sekaligus menggambarkan betapa berat tekanan fiskal yang kini dihadapi pemerintah daerah.

Peristiwa di Tidore seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan lokal semata.

Ia adalah sinyal bahwa pemerintah daerah mulai memasuki fase paling sulit dari kebijakan efisiensi nasional.

—

Tekanan Fiskal yang Nyata

Data Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan hampir seluruh daerah di Maluku Utara mengalami penurunan kapasitas fiskal yang cukup tajam.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan sekitar Rp800 miliar dibandingkan pagu sebelumnya.

Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan transfer sekitar Rp291 miliar jika dibandingkan pagu awal 2025.

Kabupaten Halmahera Selatan turun lebih dari Rp500 miliar.

Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, hingga Kota Ternate juga mengalami kondisi serupa dengan besaran yang berbeda.

Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang di banyak daerah bahkan turun hingga mendekati nol.

Konsekuensinya sangat jelas.

Ruang fiskal pemerintah daerah menyempit.

Belanja pembangunan harus disesuaikan.

Proyek infrastruktur ditunda.

Belanja modal dikurangi.

Program bantuan masyarakat mulai diseleksi lebih ketat.

Selama enam bulan pertama, pemerintah daerah masih mampu bertahan melalui penghematan kegiatan operasional.

Namun memasuki pertengahan tahun, persoalannya berubah.

Yang dihadapi bukan lagi sekadar efisiensi.

Melainkan keterbatasan kemampuan membiayai kewajiban rutin pemerintahan.

—

Ketika Tiga Kebijakan Bertemu

Kasus Tidore sesungguhnya memperlihatkan bertemunya tiga kebijakan nasional dalam waktu yang hampir bersamaan.

Pertama, pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja negara yang berdampak pada penurunan Transfer ke Daerah.

Kedua, pemerintah menjalankan kebijakan besar penyelesaian tenaga non-ASN melalui pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Ketiga, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan komposisi belanja pegawai agar tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah mulai tahun 2027.

Masing-masing kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.

Efisiensi bertujuan menjaga kesehatan APBN.

Pengangkatan PPPK memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Pembatasan belanja pegawai dimaksudkan agar APBD lebih banyak digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Masalah muncul ketika ketiga kebijakan tersebut berjalan pada waktu yang sama.

Transfer daerah berkurang.

Jumlah pegawai bertambah.

Belanja pegawai dibatasi.

Sementara pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.

Di sinilah pemerintah daerah berada pada posisi yang sangat sulit.

—

Tidore Sebagai Cermin

Kota Tidore Kepulauan memberikan contoh yang cukup jelas mengenai kompleksitas persoalan tersebut.

Dalam dua tahun terakhir pemerintah kota mengangkat sekitar 984 PPPK Tahap I, 233 PPPK Tahap II, serta 819 PPPK Paruh Waktu.

Artinya, terdapat lebih dari dua ribu PPPK yang kini menjadi bagian dari struktur aparatur pemerintah daerah.

Dari perspektif reformasi birokrasi, langkah tersebut patut diapresiasi.

Ribuan tenaga honorer akhirnya memperoleh kepastian status.

Namun dari sisi fiskal, konsekuensinya tidak kecil.

Belanja pegawai meningkat cukup signifikan, sementara kemampuan fiskal daerah justru menurun akibat berkurangnya transfer pusat. Bahkan Pemerintah Kota Tidore sebelumnya telah mengungkapkan bahwa proporsi belanja pegawai telah mencapai sekitar 54 persen APBD, jauh di atas target nasional 30 persen.

Inilah yang kemudian melahirkan dilema.

Apakah pemerintah daerah harus mengurangi jumlah pegawai?

Ataukah mempertahankan seluruh pegawai dengan konsekuensi mengurangi tunjangan, memangkas pembangunan, atau bahkan menunda program pelayanan masyarakat?

Tidak ada jawaban yang mudah.

—

Jangan Biarkan Daerah Berjuang Sendiri

Peristiwa di Tidore seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah pusat.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dibangun atas prinsip bahwa desentralisasi harus diikuti dengan kemampuan fiskal yang memadai.

Ketika pemerintah daerah memperoleh tambahan kewajiban, semestinya tersedia pula dukungan fiskal yang proporsional.

Jika tidak, maka yang terjadi adalah apa yang mulai terlihat hari ini.

Daerah dipaksa memilih antara membayar pegawai atau membiayai pembangunan.

Padahal keduanya sama-sama penting.

Pemerintah pusat tentu memiliki alasan kuat melakukan efisiensi fiskal.

Namun keberhasilan efisiensi tidak dapat diukur semata dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat.

Keberhasilannya justru ditentukan oleh kemampuan menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dan stabilitas pemerintahan daerah tidak terganggu.

Karena itu, dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi semakin penting.

Perlu ada formulasi kebijakan yang tidak hanya menjaga disiplin fiskal nasional, tetapi juga memberikan ruang transisi yang realistis bagi daerah dalam memenuhi kewajiban baru akibat pengangkatan PPPK.

—

Momentum Menata Ulang Fiskal Daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjadikan situasi ini sebagai momentum melakukan reformasi fiskal.

Ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana transfer pusat harus mulai dikurangi.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembenahan Badan Usaha Milik Daerah, digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga evaluasi efektivitas belanja menjadi agenda yang tidak bisa lagi ditunda.

Efisiensi seharusnya tidak berhenti pada pemangkasan anggaran.

Efisiensi harus melahirkan cara baru dalam mengelola pemerintahan.

—

Penutup

Demonstrasi PPPK di Tidore bukan sekadar protes pegawai.

Ia merupakan cermin dari tekanan fiskal yang mulai dirasakan banyak daerah di Indonesia.

Hari ini mungkin baru Tidore yang menjadi perhatian.

Besok, bukan tidak mungkin daerah lain menghadapi persoalan yang sama.

Enam bulan setelah kebijakan efisiensi berjalan, kita akhirnya memahami bahwa tantangan terbesar bukanlah mengurangi belanja perjalanan dinas atau memangkas kegiatan seremonial.

Tantangan sesungguhnya adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan terhadap aparatur yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan fiskal bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dihemat, tetapi seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang layak, daerah tetap mampu membangun, dan para aparatur yang mengabdi kepada negara tidak menjadi korban dari perubahan kebijakan yang sedang berlangsung.