Gubernur Sherly Tegaskan Transparansi Fiskal dan Program Berorientasi Dampak Bagi Masyarakat

SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (27/7/2026).

Di hadapan Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ribuan ASN, Gubernur memaparkan secara terbuka kondisi fiskal daerah yang menjadi dasar sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar pembayaran hak ASN tetap dapat berlangsung hingga akhir tahun anggaran 2026.

Gubernur menjelaskan, alokasi TPP pada APBD Induk 2026 hanya tersedia hingga Agustus. Untuk menjamin pembayaran TPP seluruh ASN dan PPPK sampai Desember 2026, pemerintah daerah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp263 miliar.

Menurutnya, meskipun Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp346 miliar, dana yang dapat dimanfaatkan dalam APBD Perubahan hanya sekitar Rp145 miliar setelah memperhitungkan berbagai kewajiban yang harus diselesaikan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten/kota, serta penyelesaian utang belanja modal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp709 miliar serta bertambahnya beban pembayaran gaji dan TPP bagi sekitar 4.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini sepenuhnya menjadi tanggungan APBD.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian TPP sebagai langkah menjaga keberlanjutan pembayaran hingga akhir tahun. Penyesuaian dilakukan sebesar 10 persen bagi PNS pelaksana dan PPPK mulai Juli hingga Desember 2026, sementara pejabat struktural Eselon I hingga IV telah menjalani penyesuaian sebesar 20 persen sejak Januari 2026.

“Ini adalah opsi terbaik yang bisa kita optimalkan untuk memastikan seluruh TPP ASN dan PPPK dapat terus terbayar lancar hingga Desember,” ujar Gubernur.

Selain menjelaskan kondisi fiskal daerah, Gubernur menegaskan bahwa penyusunan program dan anggaran tahun 2027 harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah.

“Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan,” tegasnya.

Untuk itu, Gubernur meminta setiap OPD menyusun program berdasarkan kondisi riil di lapangan, didukung data yang akurat, serta memiliki ukuran hasil yang jelas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya para pimpinan perangkat daerah turun langsung mendengarkan kebutuhan masyarakat, mulai dari nelayan, petani, guru, hingga kelompok-kelompok masyarakat lainnya, agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

Dalam arahannya, Gubernur juga menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang akan terus diperkuat, antara lain percepatan pembangunan jalan tani untuk mendukung distribusi hasil pertanian, perluasan bantuan sarana usaha bagi nelayan melalui skema kolaborasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan mutu pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan dana pendidikan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Gubernur turut mengapresiasi kinerja pengelolaan administrasi keuangan daerah yang mampu menjaga pembayaran gaji ASN tepat waktu serta menunjukkan capaian serapan anggaran yang terus membaik.

Sebagai bagian dari penyusunan APBD Tahun 2027, seluruh perangkat daerah dijadwalkan mempresentasikan rencana program dan kegiatan di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah mulai Agustus 2026. Melalui proses tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap setiap program yang dirancang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.