SELEKSI 720 CALON SISWA SEKOLAH RAKYAT MALUT DIMULAI, WAGUB MINTA BEBAS TITIPAN

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai melakukan seleksi terhadap 720 calon peserta didik Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan seluruh proses penjaringan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan bebas dari praktik titipan agar program tersebut benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pleno Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi tingkat SD, SMP, dan SMA di Sentra Wasana Bahagia, Ternate, Rabu (24/6/2026).

Menurut Sarbin, Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, maupun kelompok rentan yang selama ini menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Program ini hadir untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara objektif dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak,” ujar Sarbin.

Ia menegaskan bahwa validasi dan verifikasi data calon peserta didik harus dilakukan secara cermat dengan mengacu pada kondisi riil di lapangan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menginginkan adanya intervensi yang dapat mengurangi kualitas dan kredibilitas program tersebut.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan afirmatif yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selain memperoleh pendidikan formal, peserta didik juga akan mendapatkan pembinaan karakter, penguatan keterampilan, serta dukungan kebutuhan dasar yang menunjang proses belajar.

Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, sebanyak 720 kuota disiapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang tersebar di sejumlah lokasi penyelenggara di Provinsi Maluku Utara, termasuk Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin A. Kadir, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya ketelitian seluruh tim seleksi dalam melakukan verifikasi data calon peserta didik. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan menjangkau kelompok sasaran yang tepat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Zen Kasim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran dan validasi data kemiskinan sebagai dasar penetapan penerima manfaat Program Sekolah Rakyat.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat sehingga penerima manfaat program ini sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Selain mematangkan proses seleksi peserta didik, pemerintah juga terus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara masih berlangsung dan telah mencapai sekitar 70 persen. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2026 sehingga dapat digunakan pada awal tahun ajaran baru.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap Program Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga melahirkan generasi yang berkarakter, mandiri, dan memiliki daya saing. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah. (msg)