Pemprov Malut Perkuat Sinergi dengan BPKP Tingkatkan Kinerja BUMD

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran Pemprov Malut dan BPKP di Sofifi, Kamis (2/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja BUMD sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan daerah.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD.
“Sistem pengawasan internal yang kuat merupakan instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dalam setiap program pembangunan. Tanpa pengawasan yang optimal dan preventif, potensi inefisiensi maupun kebocoran anggaran dapat terjadi, termasuk dalam pengelolaan BUMD,” ujar Sri Haryati.
Menurutnya, penguatan tata kelola BUMD menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah sehingga mampu berkembang secara sehat, memberikan pelayanan yang baik, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antara BPKP dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap evaluasi, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Evaluasi kinerja secara berkala menjadi hal yang penting untuk memastikan seluruh unit usaha daerah bergerak sesuai target yang telah ditetapkan, baik dari sisi kinerja usaha maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat,” kata Agus.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penguatan tata kelola BUMD agar lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dan potensi daerah.
Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah upaya memperkuat manajemen BUMD melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan sehingga perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap BUMD dapat semakin berperan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kinerja BUMD juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sri Haryati menambahkan, kerja sama dengan BPKP akan terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Sinergi yang terjalin bersama BPKP diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya