BPKP MALUT SAMBUT KEPEMIMPINAN BARU, FOKUS KAWAL PROGRAM PRIORITAS DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TERNATE – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan penggunaan keuangan negara berjalan efektif dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Sutrisno, dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang baru di Gamalama Ballroom Hotel Bela, Ternate, Kamis (25/6/2026).

Menurut Sutrisno, BPKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan memberikan pendampingan, konsultasi, dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“BPKP akan terus mendukung pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, R. Agus Prasetyo Budi resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026. Sebelum mendapat amanah di Maluku Utara, Agus Prasetyo Budi bertugas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menggantikan Tri Wibowo Aji yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, dan disaksikan unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sutrisno menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan BPKP saat ini difokuskan pada agenda-agenda strategis pemerintah, mulai dari percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pengawasan proyek strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengawalan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang diraih Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif. Capaian tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengendalian intern yang kuat, serta pengawasan yang efektif agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, berharap kehadiran Kepala Perwakilan BPKP yang baru semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara.

Foto Bersama Setelah Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Malut R. Agus Prasetyo Budi (kedua dari kiri)

Menurut Sarbin, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu mendorong upaya pencegahan sejak dini melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

“Pengawasan yang baik bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Sarbin.

Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Opini WTP harus tercermin dalam perilaku dan tata kelola pemerintahan sehari-hari. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kepemimpinan baru BPKP Malut dapat semakin memperkuat pengawasan pembangunan daerah, mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.